KEBIJAKAN DAN HUKUM PERIKANAN
Rezim pengelolaan sumberdaya
·
Open Access
·
Common Property
·
Private Property
·
State Property
Kebijakan dan Hukum Perikanan
Pengertian Kebijakan:
Suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari
peluang-peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Kebijakan publik: adalah sesuatu yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau badan otoritas tertentu atas
nama pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (publik)
3 elemen penting dalam kebijakan perikanan.
Perumusan kebijakan publik (mendefinisikan masalah, menyusun agenda, dan
merumuskan kebijakan)
Implementasi kebijakan(adalah tindakan yang dilaksanakan oleh
individu-individu/kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada
pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan
Evaluasi Kebijakan Publik (melakukan evaluasi mulai dari penetapan isu,
agenda, perumusan, implementasi, dan dampak kebijakan sebagai suatu siklus.
Pengertian pembangunan:
Perubahan
sosial yang direncanakan (planned change) oleh sebuah negara dengan The
Agent of Change adalah Pemerintah.
Strategi Pembangunan di Negara Berkembang:
•
Pertumbuhan ekonomi
•
Pemerataan
•
Penghapusan Kemiskinan
•
Kebutuhan Dasar
Pembangunan Berkelanjutan:
Sebuah
model pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang
dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang, serta merupakan sebuah
refleksi bagi rasa tanggung jawab manusia terhadap yang menciptakan alam. Kita
sedang menuju sebuah prinsip sebagai pengguna sumberdaya perikanan yang
bertanggung jawab (the responsible user of fisheries resources)
Kebijakan dan Hukum Perikanan
baca selengkapnya...
No comments:
Post a Comment
BERKOMENTARLAH YANG BAIK DAN SOPAN